Indonesia

PT Vale Indonesia commits Sorowako to IRMA audit

17 December 2024By IRMA

PT Vale Indonesia Tbk (PTVI) has committed its Sorowako nickel operation in Indonesia’s South Sulawesi Province to third-party independent assessment against the IRMA Standard for Responsible Mining. PT Vale Indonesia is jointly controlled by Vale Canada Limited and MIND ID, Indonesia’s mining industry holding company.

“By volunteering Sorowako for an independent audit against the world’s most rigorous global mining standard, PT Vale Indonesia is providing unprecedented transparency into the operations of a Sulawesi mine,” said IRMA Executive Director Aimee Boulanger. “They are effectively putting themselves under a microscope and welcoming affected stakeholders to examine their mine and help them make their mine more responsible.”

“To further strengthen our commitment to responsible mining, we are committing our Sorowako Mine Site to IRMA independent audit. This is a significant milestone in our responsible mining journey which will later include the rest of our mining and processing operations. Through this, we aim to increase transparency and accountability, aligning with best practices that resonate with our stakeholders,” said PT Value Chief of Sustainability and Corporate Affairs Officer, Bernardus Irmanto. “To help achieve this, the IRMA audit report will provide those affected by our mine the information they need to engage in meaningful dialogue about where Sorowako is achieving best practice, and where there is more work to be done.”

The Initiative for Responsible Mining Assurance (IRMA) is (1) a voluntary mining standard describing best practices to protect people and the environment, (2) an assurance process to measure mines against that standard, and (3) an organization equally governed by representatives of six affected stakeholder sectors – communities, organized labor, NGOs, finance, purchasers and mining companies — that oversees the standard and the assurance process. IRMA is globally unique in that its governance provides communities equal power to mining companies, and the non-commercial interests the same power as commercial interests.

PTVI produced 10% of total nickel production in Indonesia (2023), primarily operating out of Sorowako, South Sulawesi. In Q3 2024, PTVI produced 18,008 metric tons of nickel in matte—class 1 nickel—a critical material in stainless steel and battery production. Founded in 1968 as PT International Nickel Indonesia Tbk (INCO) the company became PT Vale Indonesia in 2011.

ERM CVS, an IRMA-approved independent audit firm, will be carrying out the assessment, which includes a desk review (stage 1, which starts on December 17 for Sorowako) followed by an onsite audit (stage 2). Using the contact information below, members of the affected community, public officials, representatives of the workforce, or other organizations are invited to submit comments starting now regarding how the mine site is managing their impacts to the environment including air, water, waste, greenhouse gasses, and ecosystems; how the mine supports their workforce; and how the mine interacts with the surrounding community, and how it impacts the community, positively or negatively. Interested parties may also ask to be interviewed by auditors once they are on the mine site.

For More Information

To follow the progress of the IRMA assessment, visit the IRMA website for Sorowako’s independent assessment status page
If you would like more information on how the audit of the Sorowako operation will be conducted against the IRMA standard — contact IRMA’s Director of Assurance: Michelle Smith, msmith@responsiblemining.net
Interested parties may reach out to ERM CVS in advance of the audit to ask to be interviewed by auditors either by phone or video conferencing or in person, once the auditors are on the mine site. 30 days prior to the onsite audit, ERM CVS will make its own announcement and invitation directly to local communities and workers. The audit firm can be reached by email at: post@ermcvs.com

Credit: Harita Nickel/TBPPress Release

Tambang Harita Nickel di Kawasi jadi yang pertama di Indonesia yang berkomitmen untuk diaudit oleh IRMA

7 October 2024By IRMA

[English version]

Seattle/Jakarta – 07 Oct 2024 – PT Trimegah Bangun Persada, Tbk, atau Harita Nickel, sebuah perusahaan pertambangan dan pemrosesan nikel terintegrasi, telah berkomitmen untuk melakukan penilaian independen pihak ketiga terhadap Standar IRMA untuk Pertambangan yang Bertanggung Jawab. Tambang Harita Nickel yang berlokasi di Pulau Obi, Halmahera Selatan, Maluku Utara, merupakan yang pertama di Indonesia yang secara resmi berkomitmen untuk diaudit oleh IRMA.

“Dengan mengajukan diri agar operasi pertambangannya untuk diaudit secara independen terhadap standar pertambangan global yang paling ketat di dunia, Harita Nickel menjadi contoh mengenai transparansi operasional pertambangan yang belum pernah terjadi sebelumnya di Indonesia,” ucap Direktur Eksekutif IRMA, Aimee Boulanger. “Harita akan memberikan informasi kepada para pemangku kepentingan yang terdampak yang dapat mereka gunakan untuk berinteraksi dengan perusahaan mengenai cara bagaimana mendorong agar pertambangan mereka lebih bertanggung jawab. Ini merupakan momen yang tepat mengingat pentingnya peran nikel dalam mendukung transisi energi, dan permintaan dari pembeli di hilir untuk mendapatkan nikel yang ditambang secara lebih bertanggung jawab, khususnya untuk sektor otomotif dan energi terbarukan.”

“Komitmen Harita Nickel untuk menjalani audit IRMA yang ketat mencerminkan dedikasi mereka terhadap praktik penambangan yang bertanggung jawab di Indonesia. Kami sangat mengapresiasi inisiatif mereka, yang tidak hanya menjadi tolok ukur bagi industri, tetapi juga mendukung visi pemerintah untuk sektor pertambangan yang lebih transparan serta bertanggung jawab secara lingkungan dan sosial. Upaya ini menggarisbawahi pentingnya penyelarasan industrialisasi nasional dengan standar global, memastikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan lingkungan kita,” kata Septian Hario Seto, Deputi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia.

“Kami ingin para pembeli kami yakin bahwa mereka membeli nikel yang didapatkan secara bertanggung jawab,” kata Roy Arman Arfandy, Direktur Utama PT Trimegah Bangun Persada, Tbk (Harita Nickel). “Dengan menjalani audit IRMA yang independen, kami bertujuan untuk menyelaraskan operasi kami dengan praktik terbaik dan mengidentifikasi ruang untuk perbaikan yang berkelanjutan bersama dengan para pemangku kepentingan terdampak dan pemegang hak terkait. Kami berkomitmen untuk melakukan penyelarasan dengan standar internasional untuk penambangan yang bertanggung jawab dalam jangka panjang.”

Initiative for Responsible Mining Assurance (IRMA) adalah (1) standar pertambangan sukarela yang menjelaskan praktik terbaik untuk melindungi masyarakat dan lingkungan, (2) proses penjaminan untuk mengukur tambang terhadap standar tersebut, dan (3) organisasi yang dikelola secara setara oleh perwakilan dari enam sektor pemangku kepentingan yang terdampak – masyarakat, buruh terorganisasi, LSM, keuangan, pembeli, dan perusahaan pertambangan — yang mengendalikan standar dan proses jaminan. IRMA unik secara global karena tata kelolanya memberikan masyarakat kekuatan yang sama dengan perusahaan pertambangan, dan kepentingan nonkomersial memiliki kekuatan yang sama dengan kepentingan komersial.

Harita Nickel memiliki izin pertambangan yang memulai operasinya di tahun 2010. Melalui anak perusahaan dan afiliasinya, Harita Nickel telah mengoperasikan smelter bijih nikel kadar tinggi (saprolit) sejak tahun 2017, fasilitas pemurnian bijih nikel kadar rendah (limonit) sejak tahun 2021, dan fasilitas produksi nikel sulfat dan kobalt sulfat sejak tahun 2023. Semua fasilitas ini berlokasi di dua wilayah konsesi pertambangan aktif Harita Nickel. Harita Nickel memproduksi bahan baku utama untuk baterai kendaraan listrik – dengan memproses dan memurnikan bijih nikel kadar rendah (limonit) menggunakan teknologi High-Pressure Acid Leach (HPAL) untuk menghasilkan Mixed Hydroxide Precipitate (MHP), yang kemudian diproses lebih lanjut menjadi nikel sulfat (NiSO4) dan kobalt sulfat (CoSO4).

SCS Global Services, firma audit independen yang disetujui IRMA, akan melakukan penilaian, yang mencakup tinjauan meja (tahap 1) diikuti oleh audit lapangan (tahap 2) [English]. Dengan menggunakan informasi kontak di bawah ini, anggota masyarakat yang terkena dampak, pejabat publik, perwakilan tenaga kerja, atau pihak berkepentingan lainnya diundang untuk menyampaikan komentar dari saat ini mengenai bagaimana lokasi tambang mengelola dampaknya terhadap lingkungan termasuk udara, air, limbah, gas rumah kaca, dan ekosistem; bagaimana tambang mendukung tenaga kerja mereka; dan bagaimana tambang berinteraksi dengan masyarakat sekitar, dan bagaimana hal itu berdampak pada masyarakat. Pihak yang berkepentingan juga dapat meminta untuk diwawancarai oleh auditor setelah mereka berada di lokasi tambang.

Untuk Informasi Lebih Lanjut

Untuk mengikuti perkembangan penilaian IRMA, kunjungi situs web IRMA untuk halaman status penilaian independen Harita Nickel [English]
Untuk sumber daya berbahasa Indonesia atau untuk menghubungi Koordinator Penjangkauan Masyarakat IRMA yang berbasis di Indonesia, Andre Barahamin, kunjungi halaman selamat datang di Indonesia IRMA
Jika Anda ingin mendapatkan informasi lebih lanjut tentang bagaimana audit dilakukan terhadap standar IRMA — hubungi Direktur Jaminan IRMA: Michelle Smith, msmith@responsiblemining.net [English]
Pihak yang tertarik dapat menghubungi firma audit independen SCS Global Services (feedback@scsglobalservices.com), untuk berkomentar atau meminta untuk diwawancarai sebagai bagian dari proses audit. Setidaknya 30 hari sebelum audit di tempat, SCS akan membuat pengumuman dan undangannya sendiri secara langsung ke komunitas lokal

Credit: Harita Nickel/TBPPress Release

Harita Nickel mine is first in Indonesia to commit to IRMA audit

7 October 2024By IRMA

[Indonesian version]

Seattle/Jakarta – 07 Oct 2024 – PT Trimegah Bangun Persada, Tbk or Harita Nickel, an integrated nickel mining and processing company, has committed its nickel mining and related processing operations to third-party independent assessment against the IRMA Standard for Responsible Mining. Harita Nickel’s mine is the first in Indonesia to formally commit to an IRMA audit. Harita Nickel is located on Obi Island, South Halmahera, North Maluku.

“By volunteering the Harita Nickel mining operation for independent audit against the world’s most rigorous global mining standard, Harita Nickel is providing unprecedented transparency into the operations of an Indonesian mine,” said IRMA Executive Director Aimee Boulanger. “Harita will provide affected stakeholders with information they can use to engage the company in dialogue about how to make their mine more responsible. This is especially timely given the importance of nickel to support the energy transition, and the demand from downstream purchasers to source more responsibly mined nickel, particularly for the automotive and renewable energy sectors.”

“Harita Nickel’s commitment to undergoing the rigorous IRMA audit reflects their dedication to responsible mining practices in Indonesia. We highly appreciate their initiative, which not only sets a benchmark for the industry but also supports the government’s vision for a more transparent, and environmentally and socially responsible mining sector. This effort underscores the importance of aligning national industrialization with global standards, ensuring long-term benefits for our communities and the environment,” said Septian Hario Seto, Indonesia’s Deputy of Coordinating Ministry of Maritime and Investment.

“We want our purchasers to have confidence that they are buying responsibly sourced nickel,” said Roy Arman Arfandy, President Director of PT Trimegah Bangun Persada, Tbk (Harita Nickel). “By undergoing an independent IRMA audit, we aim to align our operations with best practices and, with affected stakeholders and rights holders, identify areas for ongoing improvement. We are committed to aligning with international standards for responsible mining for the long term.”

The Initiative for Responsible Mining Assurance (IRMA) is (1) a voluntary mining standard describing best practices to protect people and the environment, (2) an assurance process to measure mines against that standard, and (3) an organization equally governed by representatives of six affected stakeholder sectors – communities, organized labor, NGOs, finance, purchasers and mining companies — that controls the standard and the assurance process. IRMA is globally unique in that its governance provides communities equal power to mining companies, and the non-commercial interests have the same power as commercial interests.

Harita Nickel holds mining licenses, under which mining operations commenced in 2010. Through its subsidiaries and affiliates, the Company has been operating high-grade nickel ore (saprolite) smelters since 2017, low-grade nickel ore (limonite) processing refinery facilities since 2021, and a nickel and cobalt sulfate refinery since 2023. All these facilities are located in Harita Nickel’s 2 active mining concession areas, on former mining pits. Harita Nickel produces key raw materials for electric vehicle batteries – by processing and refining low-grade nickel ore (limonite) using High-Pressure Acid Leach to produce Mixed Hydroxide Precipitate (MHP), which is then further processed into nickel sulfate (NiSO4) and cobalt sulfate (CoSO4).

SCS Global Services, an IRMA-approved independent audit firm, will be carrying out the assessment, which includes a desktop review (stage 1) followed by an onsite audit (stage 2). Using the contact information below, members of the affected community, public officials, representatives of the workforce, or other interested parties are invited to submit comments starting now regarding how the mine site is managing their impacts to the environment including air, water, waste, greenhouse gasses, and ecosystems; how the mine supports their workforce; and how the mine interacts with the surrounding community, and how it impacts the community. Interested parties may also ask to be interviewed by auditors once they are on the mine site.

For More Information

To follow the progress of the IRMA assessment, visit the IRMA website for Harita Nickel independent assessment status page
If you would like more information on how the audits are conducted against the IRMA standard — contact IRMA’s Director of Assurance: Michelle Smith, msmith@responsiblemining.net
Interested parties may contact the independent audit firm SCS Global Services, to share comments or to ask to be interviewed as part of the audit process. At least 30 days prior to the onsite audit, SCS will make its own announcement and invitation directly to local communities and workers. The audit firm can be reached by email at: feedback@scsglobalservices.com

Flag of IndonesiaBlog

Engaging Indonesia

13 October 2022By IRMA

At the invitation of Indonesia’s Coordinating Ministry for Maritime and Investment Affairs, IRMA participated in a series of meetings held September 5-9 in Jakarta to introduce the IRMA Standard and system to a wide range of sectors with interest in mineral development and processing. Represented by Senior Policy Advisor Kristi Disney Bruckner, the meetings occurred following requests from members of IRMA’s Buyers Group for engagement in Indonesia, calling on mine sites to complete independent, third-party audits.

Indonesia’s Coordinating Ministry for Maritime and Investment Affairs, EITI Indonesia, Eramet, and others collaborated to host a full-day Introducing the Initiative for Responsible Mining Assurance (IRMA) to Indonesian Mining Companies forum on September 6th. Over 140 participants attended the event, including representatives of more than 25 companies with experience in nickel, aluminum, steel, coal, and other sectors. Participants also included representatives of the Ministry of Energy and Mineral Resources, Environment and Forestry, Finance, and Investment; the National Standardization Agency; state-owned enterprises; French and U.S. Embassies; and NGOs Publish What You Pay, Action for Ecology and People Emancipation (AEER), and others; media; consultants; academics; investors; and purchasing companies. Speakers at the event included representatives of Eramet, IRMA, the Coordinating Ministry for Maritime and Investment Affairs, the EITI Secretariat, and Ørsted.

IRMA participated in a separate NGO Roundtable on September 7th, attended by Publish What You Pay, Keanekaragaman Hayati (Indonesian Biodiversity Foundation), Yayasan Konservasi Alam Nusantara (Indonesian Nature Conservation Foundation, YKAN), Auriga Nusantara, World Resources Indonesia, Peduli Konservasi Alam (Movement for Nature Conservation, PEKI), Konservasi Indonesia (Conservation Indonesia), Wetlands International Indonesia, and AEER.

IRMA also held ad hoc meetings throughout the week with representatives of NGOs, government, and companies.

Indonesia is a major producer of nickel and other materials needed for EVs and is key to the energy transition. The recent history of mining in Indonesia includes environmental harm and human rights violations, particularly in Papua Province. Addressing those harms, preventing future harm, and ensuring equitable distribution of benefits requires responsible management of the mining sector.

The Indonesian government’s invitation and its completion of a gap analysis between the country’s legal framework and the IRMA Standard for Responsible Mining signal recognition of the IRMA Standard as a model to capture the increasing market value of environmental and social responsibility. IRMA is a tool available to all Indonesian stakeholders–government, NGOs, affected communities, organized labor, mining companies, purchasing companies, and investors–to promote more responsible environmental and social management in the mining sector. IRMA’s engagement in Indonesia supports efforts to improve governance of the mining sector and bring Indonesian mines into IRMA’s independent, third-party audit and transparent reporting process. These steps can promote good governance from national to mine site levels, benefitting diverse stakeholders and rights holders in Indonesia.